Pemblokiran IMEI Berpotensi Merugikan Konsumen

Jakarta, Selular.ID – Sistim pengendalian ponsel ilegal yang menggunakan metode blokir IMEI diyakini akan membuat banyak masyarakat yang dirugikan. Padahal sejatinya pengendalian ponsel ilegal ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara.

“Harusnya sistim blokir ponsel ilegal dikenakan di tingkat penjual. Bukan di tingkat pembeli. Tidak pernah ada preseden konsumen yang dihukum. Kalau pemerintah mau menindak ya ke tokonya. Harusnya pemerintah memiliki data white list. Pemerintah juga bisa meningkatkan pengawasan masuknya ponsel ilegal mulai dari pelabuhan hingga toko. Sehingga semua pintu masuk bisa diawasi. Jika yang diblokir dari tingkat operator maka yang akan dirugikan adalah konsumen,”papar Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT).

Menurut Heru, Pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan membuat sistim whitelist dengan memasukan data IMEI dari tanda pendaftaran produk (TPP) impor dan produksi. Masyarakat yang ingin membeli HP baru dapat melakukan pengecekan dan mendaftarkan IMEI di sistim yang dibangun oleh pemerintah.

Jika validasi dan registrasi IMEI tersebut tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan data TPP impor dan TPP produksi, maka ponsel tersebut tidak bisa dipergunakan di sistim operator Indonesia.

Heru mengingatkan kepada Kominfo bahwa kewenangan Kominfo yang tertuang dalam UU telekomunikasi hanya sampai pada menerbitkan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Sehingga seluruh perangkat telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, tidak sampai ke tata niaga ponsel. Apalagi melakukan blokir ponsel.

Menurut Heru sebenarnya pencegahan ponsel ilegal tugas dari aparat bea cukai, Kementrian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

“Jika mereka bekerja maksimal maka masuknya ponsel ilegal pasti tak akan pernah ada. Jika ada kebocoran, maka yang dimonitoring itu yang ada di toko. Termasuk toko online. Karena yang diuber pemerintah hanya PPn saja. Tidak ada bea masuk impor bagi ponsel yang diproduksi di luar negeri. Sehingga pengendalian peredaran ponsel di masyarakat bersifat preventif bukan korektif melalui pemblokiran,”kata Heru.

Lanjut Heru, blokir IMEI seharusnya hanya untuk ponsel curian. Sehingga masyarakat tidak dibuat susah dan operator tidak disibukan dengan urusan blokir. Mantan komisioner BRTI ini meminta agar cara berfikir pemerintah dalam mencegah masuknya ponsel ilegal harus diubah dengan membuat sistim pengawasan di toko sebelum masyarakat membelinya.

Jika Kominfo tetap ngotot membuat kebijakan yang diluar kewenangan Kominfo, Heru memperkirakan Kominfo berpotensi melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaannya. Sehingga regulasi yang dibuat oleh Kominfo sangat mungkin digugat (class action) di pengadilan.

sumberhttps://selular.id/2019/10/pemblokiran-imei-berpotensi-merugikan-konsumen/

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply